JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI akan membentuk tim yang bertugas mengawasi penyelesaian program data kependudukan dan pembuatan kartu tanda penduduk secara elektronik (e-KTP).
"Kami berharap DDN sudah bisa menyelesaikan program tersebut pada 2011 sehingga menghadapi Pemilu legislatif 2014 kita sudah memiliki "data base" kependudukan yang baik," kata Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu pada rapat dengar pendapat dengan Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi Kependudukan (Atminduk).
Dia mengatakan, program pembuatan data kependudukan dan e-KTP dilakukan Depdagri, dibantu beberapa instansi lainnya. Untuk kegiatan itu, Depdagri mengganggarkan dana Rp 6 triliun. Dengan anggaran tersebut dan bantuan sejumlah pihak, kata Napitupulu, ia berharap data kependudukan dan pembuatan e-KTP sudah selesai pada 2011.
Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno meragukan usulan anggaran Rp 6 triliun yang dinilai sangat tinggi. Menurut dia, Ditjen Imigrasi pernah membuat program data kependudukan dan e-paspor, tapi anggarannya tidak sampai demikian tinggi.
Untuk melakukan klarifikasi soal usulan anggaran tersebut, kata dia, Komisi II akan membentuk tim yang akan bertugas mengawasi kinerja Depdagri dan mengurai peruntukan anggaran tersebut.
Plt Dirjen Atminduk Irman mengatakan, dalam pembuatan data kependudukan dan e-KTP, Depdagri akan dibantu oleh Badan Pengkajian dan Penerapan (BBPT), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Lembaga Sandi Negara.
Sedangkan pelaksanaan teknis pembuatan e-KTP akan dikerjakan oleh pihak ketiga yakni swasta yang memiliki keterampilan khusus di bidang tersebut."Sebagai penanggungjawab program tentu akan bekerja sungguh-sungguh, karena kalau tidak sungguh-sungguh dan terjadi persoalan maka kami yang akan berhadapan dengan hukum," katanya.
Soal nilai angaran tersebut, menurut dia, Depdagri lebih mengutamakan kualitas daripada nilai anggaran.
Sumber..
